Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan hasil kerjanya selama 5 tahun, termasuk penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam beberapa kasus.
Tinjauan Kasus SP3
-
Jumlah Kasus SP3: 11 kasus.
-
Kategori Pelaporan: Tepat waktu dan tidak tepat waktu.
Tepat Waktu (5 Kasus):
-
I Gede Astawa Prama Artha.
-
Surya Dharmadi.
-
Korporasi PT Palma Satu.
-
Supian Hadi.
-
Iskandar Zulkarnaen.
Tidak Tepat Waktu (6 Kasus):
-
Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim.
-
Jacob Purwono.
-
Fuad Amin Imron.
-
Fasich.
-
Budi Juniarto.
-
Darwan Ali.
Aturan SP3 berdasarkan UU KPK:
-
Dasar Hukum: Pasal 40 UU KPK.
-
Kewenangan: Penerbitan SP3 diberikan setelah disahkannya UU KPK pada 2019.
-
Waktu: Penyidikan dan penuntutan harus dihentikan dalam 2 tahun.
-
Pengawasan: Penghentian kasus wajib dilaporkan ke Dewan Pengawas dalam 1 minggu.
-
Publikasi: Pengumuman kepada publik mengenai SP3.
-
Pencabutan: Dapat dilakukan jika terdapat bukti baru atau putusan praperadilan.
Dewan Pengawas, melalui anggota KPK Harjono, menyampaikan informasi ini berdasarkan laporan dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK.
Alur Pendaftaran Mudik Motor Gratis untuk Natal dan Tahun Baru, Cek di Sini